Situs Berita Terpercaya

Setelah menetapkan kebijakan larangan iklan politik pada 2019, kini Twitter kembali melonggarkan aturan tersebut dan membebaskan para kandidat serta partai politik memasang iklan di platformnya.

Pembaruan kebijakan Twitter ini dilakukan menjelang pemilu Amerika Serikat pada 2024 mendatang. Namun, belum diketahui apakah terdapat jenis iklan politik yang dilarang oleh platform media sosial ini.

Dilansir Engadget, Rabu (30/8/2023), Twitter akan menerapkan kebijakan khusus, yakni unggahan promosi politik berbayar. Kebijakan itu termasuk aturan yang melarang promosi konten palsu dan konten yang berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap pemilu.

Tidak hanya itu, Twitter juga berencana membuat pusat transparansi periklanan global, sehingga pengguna dapat melacak iklan politik di platform tersebut. Perubahan kebijakan ini disebut akan memberikan dampak signifikan pada pemilu 2024 mendatang.

Ditambah lagi, Twitter juga kini tengah membentuk tim yang mengawasi kebijakan keselamatan dan pemilu untuk memerangi manipulasi konten, menampilkan akun-akun tidak autentik, serta memantau ancaman-ancaman yang mungkin muncul pada platform tersebut.

Sebagai informasi, pada 2019, Jack Dorsey yang ketika itu menjabat sebagai CEO menyatakan bahwa jangkauan politik harus diperoleh, bukan dibeli.

Namun, hal itu berubah sejak Januari 2023 lalu ketika perusahaan melonggarkan pembatasan caused-based ads, yang dapat memfasilitasi percakapan publik terkait topik-topik penting.